JAKARTA – Mulai 6 Januari 2017, pemerintah melalui PP No. 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengumumkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik maksimal tiga kali lipat.

Pengurusan surat kendaraan STNK untuk roda 2 atau 3 dari semula Rp 30.000 menjadi Rp 60.000. Sementara kendaraan roda 4 atau lebih dari semula Rp 50.000 menjadi Rp 100.000.

Kemudian biaya BPKB untuk kendaraan bermotor roda dua baru dan ganti kepemilikan yang sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp 225.000. Sedangkan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih naik tiga kali lipat lebih dari sebelumnya Rp 100.000 menjadi Rp 375.000.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan pemerintah kurang relevan menaikkan biaya kepengurusan STNK dan BPKB. Sebab kenaikan tidak sebanding jika melihat proses pelayanan yang masih kurang.

Sorotan YLKI terhadap kenaikan pengurusan STNK dan BPKB :

1. Alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menkeu, adalah kurang tepat. Sebab STNK, SIM bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi. Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit, atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN.

2. Kenaikan itu juga kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB, masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama. Bahkan alasan stok blankonya masih kosong sekalipun. Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut.

3. Seharusnya kenaikan itu juga paralel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. Ini dengan asumsi jika kenaikan itu sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum.

Source: link

©Exclusive from Dapurpacu.com for AdiraClubMember.com